Lokakarya ANU dan Kemenristekdikti, Perdalam Kerja Sama Riset Lanjutan Australia-Indonesia

Lokakarya ANU dan Kemenristekdikti, Perdalam Kerja Sama Riset Lanjutan Australia-Indonesia

Siaran Pers Kemenristekdikti
Nomor: 196/SP/HM/BKKP/IX/2019

Jakarta – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersama Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan lokakarya dengan Australian National University (ANU) di Gedung D Kemenristekdikti, Kamis (26/9). Hal itu dalam rangka memperdalam kerja sama riset lanjutan antara Australia-Indonesia.

Lokakarya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im, dan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Akademik Paulina Panen, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati, Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti Nada Marsudi dan delegasi kemenristekdikti lainnya. Sementara delegasi ANU dipimpin oleh Greg Fealy, School of Asia Pacific Affairs Australian National University.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na’im menyambut baik dengan adanya lokakarya dan usulan kerjasama diantara kedua instansi. Ainun melihat kerjasama riset, bisa dilakukan dengan mengembangkan keberadaan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berada di Serpong, Tangerang Selatan.

“Saya melihat apa yang diinginkan, sesuai dengan para ‘policy maker’ dalam bidang penelitian di Indonesia. Ainun Naim juga mengatakan bahwa pengembangan penelitian dan riset bisa dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia,” ucapnya.

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan M. Dimyati menjelaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan kerja sama dengan berbagai negara dalam bidang riset. Hal itu terus didukung dengan kebijakan dan ekosistem riset yang terus diperbaiki di indonesia. Seperti halnya, Kemenristekdikti mendorong untuk menyelesaikan perbaikan UU tentang Paten, yang berpihak pada perguruan tinggi, lembaga riset, serta UMKM.

Upaya lain melakukan penyelesaian UU Sisnas Iptek. Undang-undang ini memberikan perubahan mendasar dalam ekosistem riset. Secara paralel, UU Sisnas Iptek sendiri sudah memiliki produk peraturan turunan baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

“UU Sisnas Iptek ini kita kawal dengan kebijakan yang mapan. Supaya yang menjadi pejabat siapapun tidak berubah-ubah,” ujarnya

Australian National University (ANU) adalah mitra jangka panjang Indonesia, dengan pengalaman kerja sama intelektual yang mendalam dan produktif dengan pemerintah dan berbagai universitas, selama lebih dari 50 tahun.

ANU bermaksud untuk berinvestasi pada ‘generasi selanjutnya’ dalam pekerjaan yang didorong oleh riset (research-led work) di Indonesia yang akan sejalan dengan program Pemerintah Indonesia. ANU ingin memperdalam dan meningkatkan hubungan dengan mitra Indonesia, agar dapat secara bersama-sama mengatasi tantangan terbesar yang mempengaruhi masyarakat.

Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan mendirikan lembaga riset melalui kerja sama. Konsep awal ANU, tergantung pada bimbingan dari pemerintah Indonesia dan mitra perguruan tinggi. Greg Fealy, School of Asia Pacific Affairs Australian National University mengungkapkan ketertarikannya dengan keberadaan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hal ini memungkinkan dalam membangun kerja sama riset dengan memanfaatkan Puspiptek yang sudah memiliki infrastruktur.

Veronica Taylor, School of Regulation and Global Governance Australian National University, berpendapat bahwa keberadaan pusat riset yang akan dikembangkan di Indonesia, memiliki pondasi yang kuat dan terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan lembaga lainnya.

ANU berharap bahwa lembaga tersebut akan dapat menghasilkan riset kelas dunia yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia dan Australia. Pada prinsipnya, ANU berkomitmen untuk mengembangkan konsep ini, maka dari itu diperlukan desain yang kuat dan didukung oleh kebijakan yang ada.

Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik
Kemenristekdikti

Source link

AKDSEO