Polnep Laksanakan Bimtek Zona Integritas

Polnep Laksanakan Bimtek Zona Integritas


Direktur : “Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2018 pelayanan publik Polnep katagori Sangat Baik”.

Bertempat di Hotel Mercure Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak laksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas. Penyelenggaraan ini dilaksanakan dari tanggal 18 sampai 19 Juni 2019 dibuka secara resmi Direktur Politeknik Negeri Pontianak H. Muhammad Toasin Asha dan diikuti 63 peserta, yang terdiri dari para Pembantu Direktur, WMM, Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan, Kepala UPPM, Kepala UPM, Ketua dan Sekretaris P3AI, para Kepala UPT, Kepala UKHI, PPK, Penanggungjawab Program PDD/PSDKU, Manajer PEDP, Pengelola PDD Singkawang, Kapuas Hulu dan Sanggau serta Bendahara pengeluaran dan penerimaan.

Sebagai narasumber dari Tim Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. Pada kegiatan Bimtek, Direktur Politeknik Negeri Pontianak memberikan materi dan sekaligus mensosialisasikan Reformasi Birokrasi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh peserta. Ada beberapa hal penting yang disampaikan Direktur berkaitan Reformasi Birokrasi. Dijelaskannya, kebijakan reformasi birokrasi di Kemenristekdikti mempunyai tujuan strategis yaitu meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas SDM berpendidikan tinggi, serta kemampuan iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa. Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa bapak/ibu sebagai bagian dari pejabat/atau pegawai dilingkungan Kemenristekdikti yang saat ini bertugas di Politeknik Negeri Pontianak harus totalitas mendukung dan menjalankan kebijakan reformasi birokrasi Kemenristekdikti. Ada 8 area perubahan yang harus dilaksanakan sungguh-sungguh, yaitu manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan peraturan Perundang-undangan, penguatan Ketatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, SDM Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Direktur Politeknik Negeri Pontianak H. Muhammad Toasin Asha menegaskan bahwa manajemen perubahan di Polnep diarahkan kepada terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan akuntabilitas kinerja diarahkan kepada birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawbkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakan. Untuk bidang kelembagaan diarahkan kepada terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efekfif dan efisien. Sekarang ini Polnep sedang menyusun SOTK baru sesuai dengan kebutuhan Polnep, ujarnya. Selain itu, meningkatkan keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan dan meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harrmonis, tidak an tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. Bidang tata laksana diarahkan untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dan sekaligus merubah mental aparatur guna meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas.

Untuk bidang pengawasan, Direktur mengungkapkan bahwa sistem pengawasan di Polnep diarahkan kepada meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Sedangkan SDM aparatur diarahkan kepada sistem manajeen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional dengan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan unit mengelola SDM ASN agar menjadi ASN yang kompeten dan kompetitif serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Sementara bidang pelayanan publik, Direktur menjelaskan bahwa dari hasi Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan tahun 2018, Politeknik Negeri Pontianak berkatagori “Sangat Baik”. Tahun ini Survei Kepuasan Masyarakat akan dilakukan kembali dan melibatkan para alumni. Tahun 2018 hanya melibatkan para mahasiswa, dosen dan pegawai administrasi.

Sementara itu, bapak Didit Herdiagung Inspektur II dari Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan materi tentang Urgensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada perguruan tinggi. Dia menjelaskan bahwa predikat Zona Integritas yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pemimpin dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut diungkapkannya, wilayah bebas korupsi merupakan predikat yang diberikan suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan pengawasan. Sedangkan wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Inspektur II Kemenristekdikti Didit Herdiagung menjelaskan, ada tahapan dalam membangun zona integritas diantaranya penandatangan seluruh atau sebagian pegawai dan menyatakan komitmen telah siap membangun zonta integritas. Lebih lanjut dijelaskannya, pembangunan zona integritas perlu menetapkan unit kerja mana untuk diusulkan menujut WBK/WBBM. Selanjutnya akan ada tim penilai internal dan hasilnya akan dilaporkan ke Menristekdikti untuk ditetapkan dan diusulkan ke Menpan RB. Ditegaskannya, 6 area dalam pembangunan zona integritas harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung.

Sedang pembicara lainnya Ashar Syahrir dari Inspektorat Kemenristekdikti Azhar Syahrir menekankan pada pengisian borang zona integritas tidak sekedar memberikan jawaban apa yang diketahui, namun jawaban atas pertanyaan tersebut harus di dukung oleh dokumen yang dimiliki.
(Erwandi – Pranata Humas Muda)



Source link

Comments are closed.