Menakar Independensi Institusi TMC – Technology Indonesia

Menakar Independensi Institusi TMC – Technology Indonesia


Jakarta – Berbagai model prediksi iklim di dunia, pada awal tahun 2019, telah memprediksi tahun ini akan muncul fenomena El Nino lemah hingga moderat yang berkibat pada berkurangnya curah hujan di beberapa wilayah di dunia termasuk di Indonesia. Sementara itu, sejak  Februari 2019 sudah terjadi anomali kering di beberapa wilayah di Indonesia terutama di wilayah Sumatera bagian tengah hingga utara dan Kalimantan bagian tengah dan barat. Kondisi ini terjadi hingga beberapa bulan seiring masuknya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia.

Seperti
pada beberapa tahun sebelumnya, pada pertengahan Februari hingga akhir Maret
2019, terjadi peningkatan hotspot di Kalimantan dan Sumatera, akibat angin
dingin kering dari Asia timur (cold surge).

Balai Besar
Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) yang berada di bawah Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) sebenarnya sudah merilis himbauan kondisi rawan
kekeringan termasuk ancaman karhutla sejak awal tahun sebelum memasuki musim
kemarau. Potensi awan masih tinggi untuk turunkan hujan, untuk mengisi
waduk-waduk  dan membasahi lahan-lahan
gambut.

Namun, penerapan
TMC mesti mengkoordinasikan banyak pihak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) tidak dapat menggulirkan pendanaan jika masalah kebencanaan di daerah belum
ditetapkan status siaga darurat.

Baru pada 26
Februari, teknologi modifikasi cuaca dilaksanakan di Provinsi Riau, setelah berstatus
siaga darurat sejak 19 Februari 2019. Banyak pengamat menilai Riau memiliki dua
fase iklim kemarau .

Pada Juli 2019, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) menyebutkan ada enam provinsi di
Indonesia saat ini yang berstatus siaga darurat kebakaran hutan dan lahan
(Karlutla). Yaitu  Riau, Kalimantan
Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi.

Berdasarkan
pantauan LAPAN, hotspot di Sumatera dan Kalimantan mengalami peningkatan yang
signifikan, dari bulan Agustus di Sumatera tercatat 1.876 titik menjadi 4.612
titik pada September sedangkan di Kalimantan pada Agustus tercatat 4.430 titik
menjadi 11.031 titik pada  September
(data 30 September 2019). Kondisi ini mengakibatkan bencana asap yang sangat
mengganggu kesehatan dan aktifitas penduduk serta mengganggu aktifitas
penerbangan. 

KLHK menyatakan
bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 42.740 hektar sepanjang
Januari hingga Mei 2019. Jumlah itu diketahui berdasarkan pengamatan citra
Landsat 8 OLI serta verifikasi dan pengecekan lapangan. Dari 42.740 hektar
lahan yang terbakar, sebanyak 27.538 hektar merupakan lahan gambut. Sedangkan
15.202 hektar merupakan lahan tanah mineral.

Satgas Manggala Agni KLHK juga water bombing dikerahkan, namun belum membuahkan hasil. Hingga pertengahan September, Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam, Menteri LHK, Kapolri, Mendikbud, Menkes, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BPPT dan Kepala BMKG melakukan kunjungan kerja ke Riau untuk melihat secara dekat penanggulangan karhutla di Riau.

Dalam kunjungan
kerja tersebut, Presiden Jokowi sekaligus melakukan rapat terbatas untuk
membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Sekaligus
memberi arahan kepada Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kepala BPPT untuk menanggulangi
 kebakaran hutan dan lahan di Sumatera
dan Kalimantan melalui pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca.

BBTMC-BPPT
bergerak cepat, keesokan hari pada 17 September membuka posko di Kalimantan
Tengah di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, tgl 18 September dibuka Posko
untuk wilayah Kalimantan Barat dipusatkan di 
Pangkalan Udara Supadio, Pontianak.

Sementara Posko Riau yang telah berjalan di Lanud Roesmin Nurjadin dan Posko
wilayah Sumatera Selatan diaktifkan kembali dipusatkan di Lanud Sri Mulyono
Herlambang Palembang.

Tim BBTMC-BPPT
mensiasati kabut asap yang menghalagi pertumbuhan awan dengan kapur tohor (CaO)
yang disebarkan terus menerus. Awan potensial mulai muncul dan segera
dilaksanakan penyemaian garam (NaCL) guna turunkan hujan.

Hujan akhirnya mengguyur
wilayah-wilayah di lima provinsi yang dilanda karhutla, dan jumlah hotspot
turun secara drastic dalam tempo singkat.

 “TMC mampu menghasilkan air dalam jumlah yang
sangat banyak sampai jutaan m3 perhari dengan cakupan wilayah hujan sangat luas
jika dilakukan pada saat yang tepat dan bergantung  ketersediaan awan,” kata Tri Handoko Seto,
Kepala BBTMC-BPPT.   

Asap di
beberapa wilayah yang dilanda karhutla 
berangsur-angsur hilang, seiring hujan yang terus mengguyur beberapa
hari terakhir. Jumlah hotspot terus
mengalami penurunan dan jarak pandang mulai kembali normal. 

Data BNPB menyebutkan untuk misi TMC Karhutla tahun
ini capai sekitar Rp 33 Miliar. Bandingkan dengan metode water bombing yang
sudah capai angka Rp 1,2 Triliun.  

Atas keberhasilan
tersebut, Kepala BPPT Hammam Riza mengusulkan agar BPPT diberikan penugasan
nasional dan memiliki independensi melakukan operasi TMC yang berkelanjutan
yang didukung oleh anggaran, peralatan (pesawat) dan SDM. Selain itu, dalam
rangka efisiensi proses dan langkah kedepan serta masih maraknya kasus
kebakaran hutan di tahun-tahun mendatang. “BPPT adalah satu-satunya institusi
negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan hujan buatan  atau TMC,” ungkap Hammam.

Sementara Deputi
Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT Yudi Anantasena mengusulkan pengadaan
armada pesawat modifikasi cuaca seperti pesawat King Air, Casa 212 dan CN 295.
Saat ini, BBTMC BPPT  hanya memiliki  dua armada pesawat, dan dalam kondisi  perbaikan. 
“Keduanya masih unserviceable dan dalam proses perbaikan. Jadi, memang
kami hanya mengandalkan pesawat milik TNI AU untuk melaksanakan TMC saat ini, “ujarnya.

Diketahui,
awal minggu ini, TNI AU menarik armada Hercules C130 dari Posko TMC Pekanbaru
untuk misi baru. Sehingga penanganan di Jambi akan dibagi dua, yaitu untuk
penanganan Jambi bagian tenggara dan selatan ditangani Posko TMC Palembang.
Sedangkan Jambi bagian utara akan ditangani Posko TMC Pekanbaru. Demikian pula,
CN 295 yang perkuat kegiatan TMC di Kalimantan Tengah juga dialihkan ke
Kalimantan Barat, sehingga tertinggal 1 armada di Posko TMC Kalbar, yaitu
CN212-200.

Tri Handoko Seto juga berharap, dengan fasilitas dan
kewenangan nantinya, komando penerapan TMC bisa langsung dipegang. “TMC
semestinya dilaksanakan awal untuk pencegahan. Jika menunggu status darurat
ditetapkan nilai kerugian yang ditanggung akan jauh lebih besar seperti pada
2015 nilai kerugian bahkan capai Rp 215 triliun ,” tegasnya.

Menurut Seto, penerapan TMC tidak hanya untuk bencana karhutla,
tetapi juga untuk pencegahan bencana banjir, pengisian waduk untuk PLTA,
peningkatan pertanian, pertambangan dan lain sebagainya.  “Di Thailand, TMC langsung dibawah komando
Presiden bahkan. Coba lihat pertaniannya sangat maju,” ujarnya.  



Source link

Comments are closed.